Pemerintah Kabupaten Bantaeng
..

Post By : jumriadi   Sumber Berita : Humas  Tanggal Berita : 2018-03-25

KPK GELAR MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI.


 Bantaeng (21/03). Pemerintah Kabupaten Bantaeng hari ini, menerima kunjungan Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi KPK yang datang dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Bantaeng, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Bantaeng.

 Disampaikan bahwa kunjungan tim KPK ini, dalam rangka penguatan konsolidasi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kabupaten Bantaeng. "Tidak sekedar seremonial belaka, namun KPK harus benar-benar hadir ke daerah guna melaksanakan diskusi dengan eksekutif dan legislatif untuk mensinkronkan persepsi terkait tindak pencegahan korupsi", demikian dijelaskan Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Supervisi Pencegahan Deputi Pencegahan KPK RI, Dwi Aprilia Linda.

 Lebih lanjut, Dwi menyampaikan harapan agar program pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah harus tepat sasaran, agar ketika program kerja dilaksanakan, tidak ada lagi hal-hal yang menjadi potensi penindakan bagi KPK.

 Sementara itu, Plt. Bupati Bantaeng, H. Muhammad Yasin yang menerima tim secara resmi, pada kesempatan tersebut menghaturkan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan oleh KPK terhadap Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Beliau menegaskan bahwa selama ini sinergitas antara eksekutif dan legislatif sudah berjalan dengan sangat baik. "Akselerasi pembangunan yang ada di Bantaeng tentunya tidak terlepas dari fungsi-fungsi DPRD dan unsur yudikatif yang berjalan sesuai koridor aturan yang ada", jelasnya.

 Agar seluruh daerah tidak melakukan praktek korupsi, maka di tahun 2016, KPK senantiasa melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk terjun ke lapangan dan melihat kondisi daerah secara langsung. Yang mana pada tahun tersebut hanya ada 6 daerah yang menjadi pilot project, yakni Banten, Sumatera Utara, dan Riau, dengan pertimbangan bahwa ketiga daerah tersebut dipimpin oleh kepala daerah yang hatrick korupsi. Kemudian Papua, Papua Barat dan Aceh, daerah yang memiliki dana alokasi sangat besar, terkait dengan otonomi khusus.

 Dan untuk tahun 2018, kegiatan ini dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dan sudah mendampingi beberapa provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Selatan yang mana kali ini giliran Bantaeng yang mendapat kunjungan.

 Turut hadir pada kesempatan tersebut yakni Pimpinan DPRD Bantaeng, Hj. A. Nurhayati beserta segenap jajaran Anggota DPRD Bantaeng, Sekretaris Daerah Bantaeng, Abdul Wahab, para Asisten Sekretariat Daerah, para Pimpinan OPD, serta para Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Bagikan :